DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH

Ulama Dayah Aceh beri Rekomendasi untuk RUU Pasantren

Kategori : Berita Selasa, 20 November 2018 - Oleh rizafazzil

 

Menyikapi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Kegamaan oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI), para ulama dayah di Aceh bermusyawarah selama dua hari di Hotel Madinah di Banda Aceh pada hari Rabu dan Kamis tanggal 14 dan 15 November 2018 yang dihadiri 100 ulama kharismatik Aceh dan pimpinan dayah lainnya. Serta dihadiri juga oleh Ketua Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI) Dr. Abdul Djalal, MA, Kasubdit PDMA Kemenag Pusat Dr. Ainurrafiq Dawam, MA, dan Bapak Syafaul Mudawwam dari Kemenag RI. Juga ikut dihadiri kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Bapak H. Usamah El Mandy S.Ag, MM dan Kepala Kanwil Kemenag Prov. Aceh, Bapak Drs. H.M. Daud Pakeh.

Maka para ulama dan pimpinan dayah diAceh menyatakan sembilan rekomendasi sebagai berikut:

 

1. Ulama Aceh sangat mendukung RUU Pesantren dengan ketentuan hanya dikhususkan untuk pesantren dan tidak digabungkan dengan pendidikan keagamaan lainnya. Dan memiliki tenggang waktu yang memadai untuk pembahasan dan pengesahannya.

2. RUU ini masih banyak perbaikan yang diperukan untuk penyempurnaan agar memliki landasan filosofis dan historis yang kuat.

3. Definisi pesantren mesti ditambahkan Islam Ahlusunnah wal Jama’ah karena ideologi dan karakter pendidikan pesantren identik dengan Ahlsunnah wal Jama’ah

4. Menambahkan definisi Islam Ahlusunnah wal jama’ah dalam ketentuan umum yaitu pemahaman Aqidah berdasarkan kepada manhaj Asya’irah (Abu Hasan Al-Asy’ari) dan Maturidiyah (Abu Mansur Al Maturidy), Mazhab Fiqh yang empat dalam bidang Fiqh, dan manhaj Imam Junaid al-Bagdady dan Imam Ghazali dalam bidang Tasawuf.

5. Mendukung untuk diwujudkannya Menteri Pendidikan Pesantren/Dayah agar dapat menampung aspirasi pesantren di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak.

6. Pendidikan Ula/Dasar, Wustha/Menengah, Ulya/Atas, dan Ma’had Aly adalah merupakan bahagian dari level atau jenjang pendidikan pesantren, maka segala kebijakan dalam operasional dan teknis pelaksanaan serta kurikulum mesti disesuaikan dengan pesantren, bukan dengan pendidikan lainnya.

7. Mendukung penyetaraan pendidikan pesantren sebagaimana pendidikan umum lainnya dengan pelaksanaan ujian akhir diberikan kepada kebijakan pesantren.

8. Pesantren diberikan kewenangan untuk mengeluarkan ijazah bagi lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

9. Mendukung alokasi anggaran tetap untuk pesantren sebanyak 30 persen dari total 20 persen anggaran pendidikan Nasional dan 30 persen dari total 20 persen alokasi anggaran untuk pendidikan di daerah.

 

Banda Aceh, 15 November 2018

Tim Perumus Rekomndasi

Tgk. H. Anwar Usman, S.Pd.I, MM (..........................................)
Ketua

Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M.Ed (..........................................)
Sekretaris

 

Anggota

Tgk. H. Baihaqi Yahya, SHI (..........................................)

Tgk. H. Helmi Imran, SH.I, MA (..........................................)

Tgk. H. Bulqaini Tanjungan, s.Sos.I (..........................................)

Tgk. H. Hasbi Albayuni (..........................................)

Tgk. H. Zahrul Mubarrak, s.Sos.I, M.Pd (..........................................)

Tgk. Imran Abubakar, M.Sy (..........................................)

Tgk. T. Zulkhairi, S.Pd.I, MA (..........................................)