DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH

Serius Legalisasi Qanun Dayah, Musannif dan Dinas PDA konsultasi ke Pusat

Kategori : Berita Kamis, 08 November 2018 - Oleh rizafazzil

 

Jakarta - Pimpinan Komisi VII, DPR Aceh, Tgk H Musannif, SE, Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA), Tgk H Yusuf A Wahab, Dr Tgk H Muntasir Abdul Qadir, MA dan sejumlah staf ahli rapat fasilitasi rancangan Qanun Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dengan Rudi Hartono, Direktur Jenderal ( Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di Hotel Aryuduta, Rabu, 7 November 2018, Jakarta

Pada dasarnya Pemerintah Pusat tidak keberatan dengan raqan ini, karena yang terkait dengan Syariat Islam sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Aceh.

"Kendatipun demikian, Pemerintah Pusat tetap memastikan agar tidak tabrakan aturan antara pendidikan umum dengan pendidikan dayah. Intinya, setelah lahir qanun nanti harus saling menguatkan." Terang Musannif yang juga selaku ketua Yayasan Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee.


Qanun ini bisa lebih dirincikan agar tidak terlalu banyak aturan qanun yang harus diatur dengan pergub (Peraturan Gubernur).

"Saya dan DPD Aceh komit qanun ini wajib kita sahkan segera agar dayah-dayah di Aceh bisa berkembang layaknya pendidikan umum selama ini yg menjadi perhatian utama pemerintah." tambah Musannif


Lembaga pendidikan yang telah berjasa mendidik generasi jauh sebelum kemerdekaan, sudah semestinya ada qanun yang menjamin segala bentuk keberlangsungan aktifitas yang tertera dalam lembaran daerah, juga dalam lembaran negara.

"Disamping memang sudah kewajiban pemerintah, dayah dewasa ini sudah menjadi lembaga pendidikan yang mampu mendidik generasi dari degradasi moral, pergaulan bebas, narkoba dan LGBT. Tersebab itu jelas tidak boleh lagi dianaktirikan." akhiri Musannif dengan tegas. [MF]