DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH

Dayah Semakin Diminati Masyarakat Aceh

Kategori : Berita Selasa, 20 September 2016 - Oleh fitra

Dayah adalah lembaga pendidikan tertua di Aceh. Lembaga ini sudah memberikan kontribusi tak terhitung bagi pembangunan Aceh dari masa ke masa. Khusus pada masa kolonialisme dayah menjadi ujung tombak pemelihara identitas Islam yang melekat pada diri masyarakat Aceh. Hingga kini keberadaan dayah melalui alumninya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam mengurusi berbagai persoalan sosial-keagamaan. Dari hasil verifikasi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BBPD) Provinsi Aceh pada tahun 2014 terdata 471 unit dayah di seluruh Aceh, salafi dan modern, yang terpilah dalam tipe A, B dan C. Sementara jumlah santriwan/santriwati yang mondok di dayah mencapai 91.407 jiwa. Angka ini tentu belum termasuk dayah tipe D (balai pengajian) dan non tipe. Beranjak dari data dan fakta inilah, Pemerintah Aceh bersungguh-sungguh membina lembaga pendidikan dayah di Acehdengan membentuk BPPD yang setara dinas dan langsung berada di bawah Gubernur Aceh.

Untuk mengetahui bagaimana kiprah BBPD Aceh yang dibentuk pada tahun 2007 dan efektif pada 2008 itu, berikut ini kami turunkan wawancara wartawan aceHTrend dengan Kepala BPPD Aceh, Dr. H. Bustami Usman, M.Si.

Kapan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) didirikan?

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh didirikan pada tahun 2007. Ia merupakan amanah Qanun Nomor 5 tahun 2007. Tapi operasional BPPD baru dimulai tahun 2008 dan saya dipercaya sebagai Kepada BPPD Aceh yang pertama.

Apa alasan pendirian BPPD?

Adalah fakta bahwa hampir semua masyarakat Aceh masa lampau pernah mengenyam pendidikan di dayah. Tokoh-tokoh Aceh banyak lahir dari dayah. Saat ini terdata 471 lembaga dayah yang terdiri dari tipe A, B, C dengan jumlah santri yang mondok mencapai 91.401 orang. Ini belum termasuk balai pengajian atau dayah non tipe yang jumlahnya hampir 500 unit. Sebelum tahun 2007 Pemerintah Aceh mengola dayah melalui Dinas Pendidikan, di sana ada satu bidang dayah. Tapi DPRA melihat dayah adalah satu persoalan tersendiri yang perlu diberikan perhatian khusus, selain karena jumlahnya yang sangat signifikan juga ada sejumlah persoalan seputar dayah yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Maka, DPRA dan Pemerintah Aceh sampai pada satu kesimpulan perlunya membentuk BPPD di Aceh.

Bagaimana kondisi dayah di Aceh setelah adanya BPPD?

Sekarang dengan adanya BPPD, dayah-dayah di Aceh, baik salafi maupun modern, berkembang cukup pesat. Perkembangan itu terlihat dari bangunan fisik maupun manajemen. Dayah sekarang tidak lagi tergantung pada satu orang figur. Ini beda dengan dulu dimana dayah sangat tergantung pada sosok tertentu. Dulu ada dayah yang ketika pimpinannya meninggal maka dayah itu “meninggal” pula. Kita tidak menginginkan hal seperti itu. Makanya kita melakukan berbagai pembinaan
kepada guru-guru dayah dan santri-santri agar lahir banyak figur di kalangan dayah yang siap melanjutkan kepemimpinan dan pengembangan dayah. Kita tidak ingin dayah yang kita bantu ikut mati ketika pimpinannya sudah tidak lagi.
Sekarang banyak dayah salafi yang sudah membuka sekolah formal, mulai sekolah menengah bahkan hingga Perguruan Tinggi. Sebut saja misalnya Dayah Ummul Ayman Samalanga, Dayah Mahyal Ulum Sibreh, Dayah Markaz al-Ishlah Lueng Bata, Dayah
Abu Baihaqi Panton Labu dan banyak lagi.
Ini terjadi karena masyarakat mengingingkan agar anak-anaknya yang belajar di dayah juga mendapatkan pendidikan formal, sehingga alumni dayah siap bersaing dan bersanding dengan alumni sekolah. Lulusan dari dayah-dayah seperti ini dapat melanjutkan kuliah di mana saja. Sementara sisi kharismatiknya tetap ada karena mereka belajar di dayah salafi. Dayah salafi akan melahirkan ulama kharismatik. Sementara dayah modern akan melahirkan ulama intektual.

Bagaimana antusiasme masyarakat pada dayah dewasa ini?

Kita merasa gembira para orangtua dewasa ini sangat antusias untuk menitipkan anak-anak mereka belajar di dayah. Fenomena terbaru anak-anak pejabat dan anak-anak orang kaya bangga belajar di dayah. Kalau dulu kan dayah terkesan hanya anak-anak orang kampung yang karena tidak ada biaya maka kemudian menitipkan anak-anaknya ke dayah. Sekarang masyarakat berlomba-lomba agar anakanak mereka bisa belajar di dayah. Para pimpinan dayah sekarang sering mengeluh kekurangan asrama, kekurangan ruang belajar dan sebagainya. Ini sebagai konsekuensi dari maju dan berkembangnya pendidikan di dayah, baik di dayah salafi maupun modern.

Berapa anggaran setiap tahun yang dikelola BPPD?

Itu ada datanya. (Kepala BPPD Bustami Usman meminta Kasubbid Kurikulum Dayah, Badaruddin, S.Pd, untuk menunjukkan data anggaran tahunan yang dikelola BPPD). Tahun 2008 sebesar Rp. 178 m; Tahun 2009 sebesar Rp. 223 m; Tahun 2010 sebesar 107 m; Tahun 2011 sebesar Rp. 98 m; Tahun 2012 sebesar Rp. 136 m; Tahun 2013 sebesar Rp. 186 m; Tahun 2014 sebesar Rp. 230 m; Tahun 2015 sebesar Rp. 376 m; dan Tahun 2016 sebesar Rp. 230 m.

Bagaimana pemanfaatan dana-dana itu, untuk program-program apa saja?

Sebagian besar dana di BPPD dimanfaatkan untuk program pembangunan fisik. Peruntukan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Pergub. Dana itu boleh digunakan untuk membangun asrama, ruang belajar, MCK, pagar dan pavling block.
Sementara pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara secara swakelola oleh pimpinan dayah atau panitia pembangunan dayah. Kita di sini tidak mengontrakkkan proyek itu ke rekanan melalui proses tender. Saya jamin dengan pola ini bangunan yang dihasilkan jauh lebih berkualitas dan anggarannya hemat. Dalam proyek swakelola ini tidak ada pajak, tidak ada fee, tidak ada keuntungan dan sebagainya.
Dapat dicontohkan, kalau pagu sebuah proyek tender senilai Rp 500 juta maka rekanan yang ikut lelang akan memangkas angka penawaran 10 persen, kemudian potong pajak 11,5 persen, lalu ditambah keuntungan rekanan 10 persen, ini belum termasuk “fee ini-itu” yang kita nggak tahu namanya.
Nah, pada proyek pembangunan dayah yang dilakukan secara swakelola tidak ada pemotongan aneka biaya itu. Makanya banyak pihak memberi apresiasi pada Badan Dayah. Jadi, kalau misalnya ada proyek Rp. 500 juta yang diswakelolakan ke
pimpinan dayah, maka hasilnya bisa dipastikan lebih berkualitas. Bahkan, dari anggaran Rp. 500 juta itu dapat dibuat bangunan yang setara Rp. 600 juta.

Bagaimana pola amprahannya?

Dana itu tidak dicairkan sekaligus 100 persen. Kita melakukan amprahan bertahap, sesuai dengan progres pembangunan di lapangan. Tahap pertama 40 persen. Setelah realisasi fisik sudah tercapai sesuai perencanaan lalu kita cairkan tahap kedua sebesar 30 persen, dan tahap terakhir 30 lagi. Kalau pada tahap pertama tidak dikerjakan sesuai perencanaan maka amprahan tahap berikutnya akan dihentikan. Kita beri peringatan kepada panitia. Kita tegur sampai mereka menyelesaikan proyeknya dengan benar.
Saya jamin sistem yang diterapkan pada badan dayah ini lebih berkualitas dan tidak ada yang fiktif. Pola pengawasannya berlapis, ada PPTK, ada konsultan pengawas, ada tim monitoring dan sebagainya.

Bagaimana dengan program non-fisik?

Kita juga menjalankan program non-fisik. Misalnya, kita mengirimkan 30 santri dayah ke Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, untuk memperdalam bahasa asing. Mereka belajar di sana selama 3 bulan. 15 orang kita tempatkan di kelas bahasa Inggris dan 15 lainnya di kelas bahasa Arab. Kita mengadakan pelatihan manajemen dayah, sosialisasi bahaya narkoba ke dayah dengan melibatkan pihak Polda dan pihak Kejati Aceh dan lain-lain.

Bagaimana dengan kurikulum dan silabus di dayah?

Saat ini kita sudah berhasil memfasilitasi lahirnya sebuah kurikulum dan silabus untuk dayah. Silabus ini disusun oleh ulama dayah sendiri, ada Abu Mudi, Abu Kuta Krueng, Tu Min, Waled Nu, Waled Marhaban dan lainlain. Kurikulum dan silabus ini sudah kita sosialisasi ke dayah-dayah dan mereka sudah menggunakan secara seragam. Kurikulum dan silabus ini bahkan sudah diadopsi secara nasional di Indonesia. Ada kurikulum untuk dayah moden dan kurikulum untuk dayah salafi.

Bagaimana dengan dayah perbatasan?

Ada empat dayah di perbatasan Aceh. Satu di Tamiang, satu di Singkil, satu di Subulussalam, dan satu di Aceh Tenggara. Manajemen dayah perbatasan ada di bawah Badan Dayah Provinsi. Dayah perbatasan ini awalnya dibangun dengan dana sisa Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Tujuannya untuk membentengi Aceh dari pengaruh agama lain provinsi tetangga, budaya dan sebagainya.
Anak-anak yatim, piatu dan anak-anak muallaf dibiayai penuh meliputi biaya makan dan biaya hidup di dayah perbatasan ini. Khusus anak-anak muallaf kita biayai di mana saja mereka berada, tidak hanya yang belajar di dayah perbatasan. Mereka boleh memilihdayah mana saja yang mereka inginkan. Program ini sudah berlangsung sejak tahun 2014.
Kepada setiap anak-anak muallaf usia SMP dan SMA yang mau belajar di dayah kita biayai Rp 500 ribu per bulan per anak. BPPD memogramkan sebanyak 200 beasiswa untuk anak-anak muallaf tapi yang saat ini baru 120 orang yang sudah termanfaatkan. Kita rekrut anak-anak muallaf melalui kabupaten masing-masing. Tapi terkadang sebagian anak-anak muallaf tidak betah di dayah. Ada yang minta pulang.
Sekarang pun boleh kalau ada anak-anak muallaf yang ingin belajar di dayah. Badan Dayah siap memverifikasi dan selanjutnya membiaya mereka hingga tamat SMA. Mereka boleh pilih dayah mana saja, dimana saja, baik dayah modern atau salafi. Uang kita kirimkan ke dayah penampung, tidak kirimkan ke orangtua anak tersebut.
Saya ada program agar anak-anak muallaf itu banyak yang belajar di dayah sampai tuntas. Setelah tamat mereka baru pulang kampung di perbatasan. Jika jumlah mereka memadai dan mereka mampu, Badan Dayah akan membantu pembangunan dayah khusus untuk dikelola oleh para muallaf.

Hasan Basri